JAKARTA, UPDATENEWS – Presidium Riset dan Teknologi Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2026–2028, Dawita Rama, menyoroti dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak tersita oleh pertarungan kepentingan elite politik hingga melupakan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Menurut Dawita, polemik pengunduran diri Gibran dan persoalan administrasi pendidikan yang menjadi perdebatan publik perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Ia menilai, pertanggungjawaban tidak semestinya hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga harus mencakup evaluasi terhadap institusi yang terlibat dalam proses pencalonan.
Ia secara khusus menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi tahapan pemilu.
Dawita mempertanyakan bagaimana dokumen persyaratan pencalonan dapat melewati proses verifikasi hingga seseorang ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dievaluasi secara objektif apabila ditemukan persoalan administrasi yang membutuhkan pertanggungjawaban.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan untuk membebaskan Gibran dari tanggung jawab hukum maupun administrasi. Namun, dalam negara hukum, evaluasi juga harus menyentuh mekanisme dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu.
“Apabila persoalan ini hanya berhenti pada Gibran, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan lembaga yang terlibat, maka kita berisiko mengulang persoalan yang sama di masa mendatang,” demikian pandangan Dawita.
Di sisi lain, Dawita mengingatkan bahwa persoalan bangsa tidak hanya berkutat pada polemik politik dan pergantian pejabat. Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan struktural, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menilai, karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan menyangkut kesehatan, keselamatan, ruang hidup, dan sumber penghidupan masyarakat.
Data BNPB yang dikutip Dawita mencatat, hingga 8 November 2026 terdapat 2.529 titik panas, 976 titik api, dan 5.335 hektare lahan terbakar. Dari luasan tersebut, sekitar 1.925 hektare masih belum padam.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan melaporkan 112 kejadian karhutla dan pemeriksaan titik api di 11 provinsi per 29 Agustus 2026. Sebanyak 65 kejadian di antaranya masih dalam proses pemadaman.
Menurut Dawita, kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar penanganan karhutla tidak dipandang semata-mata sebagai urusan teknis pemadaman. Dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari ancaman gangguan kesehatan akibat asap hingga hilangnya sumber penghasilan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan arah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, termasuk mewujudkan delapan misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, berbagai agenda pembangunan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan dapat dirasakan masyarakat. Komitmen pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya tertuang dalam dokumen perencanaan, tetapi harus terlihat dalam pelaksanaan dan penyelesaian persoalan di lapangan.
Dawita menilai, perubahan konfigurasi politik pemerintahan setelah pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Ia mengingatkan agar energi politik nasional tidak habis hanya untuk mempertentangkan individu atau memperdebatkan kepentingan elite, sementara persoalan masyarakat terus berjalan tanpa penyelesaian.
“Kita perlu mengembalikan politik pada substansinya, sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekedar arena perebutan kekuasaan,” demikian pandangannya.
Dawita menegaskan, demokrasi yang sehat harus bertumpu pada proses yang transparan, hukum yang adil, serta institusi yang bertanggung jawab. Karna, ketika proses diabaikan, demokrasi berisiko hanya menjadi panggung kepentingan elite, sementara rakyat kembali menjadi penonton.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
