MAKASSAR, UPDATENEWS- Upaya memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading (UNSA) Makassar mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulsel, Kamis, 15 Mei 2025. Kunjungan ini dalam rangka penjajakan perjanjian kerja sama antara kedua institusi.
Rombongan dari Universitas Sawerigading dipimpin langsung oleh Rektor UNSA, Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Rektor III Dr. Ady Sumandiyar, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, S.H., M.H., serta Wakil Dekan III Fakultas Hukum Asbullah T, S.H., M.H.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, S.Sos., S.H., M.H., yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Sawerigading angkatan 2005. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, serta sejumlah pejabat manajerial dan non-manajerial dari lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sulsel menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi pemerintah merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum nasional yang adaptif dan inklusif. “Penjajakan kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sinergi antara dunia akademik dan institusi pemerintahan,” ujar Andi Basmal.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum UNSA, Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan dari pihak Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menekankan bahwa kerja sama ini akan menjadi momentum penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama strategis, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM di bidang hukum, penguatan riset hukum yang aplikatif, dan pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, kerja sama ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk administratif, tetapi juga sebagai komitmen nyata dalam mendorong penguatan sistem hukum nasional berbasis keilmuan, etika, dan keadilan sosial. Inisiatif ini diharapkan menjadi awal dari kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kelembagaan hukum di tingkat regional maupun nasional.
