MAKASSAR, UPDATENEWS – Kota Makassar saat ini menghadapi kondisi multi krisis darurat energi. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, LPG 3 kg, air bersih, hingga pemadaman listrik bergilir menjadi situasi krusial yang tengah dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kelangsungan hidup sehari-hari serta aktivitas ekonomi.
Menyikapi persoalan multi krisis yang dalam beberapa hari terakhir dialami dan dinilai sangat menyiksa masyarakat Kota Makassar, Ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD), Jimi Saputra, angkat bicara.
Menurutnya, sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar merupakan bentuk kegagalan pemerintah, baik pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Wali Kota, maupun pemerintah pusat.
“Kondisi multi krisis BBM, air bersih, pemadaman listrik bergilir, dan langkanya gas LPG 3 kg di kota Makassar saat ini, itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini merupakan bentuk cerminan kegagalan pemerintah karena melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran sehingga mengakibatkan kondisi seperti ini terjadi,” ungkap Jimi kepada media ini, Kamis (10/09/2026).
“Ini adalah kegagalan struktural negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Kelangkaan BBM subsidi, gas LPG 3kg, air bersih, dan pemadaman listrik berdampak langsung pada aktifitas masyarakat sehari-hari,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jimi Saputra menuturkan, kondisi yang dialami masyarakat saat ini sangat berdampak pada pekerja, seperti nelayan, ojek online, angkutan umum, serta sopir mobil ekspedisi atau antar daerah.
“Kondisi yang dialami warga kota Makassar saat ini otomatis berdampak serius pada segi pendapatan, karena mempengaruhi siklus perputaran roda perekonomian masyarakat,” sebutnya.
Secara kelembagaan, KP-GRD menduga adanya upaya pemerintah untuk memaksa masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik.
“Kami menduga, ada upaya dari kepentingan oligarki yang berkolaborasi dengan kekuasaan hari ini untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” terang Jimi.
Atas kondisi tersebut, KP-GRD mendesak pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat segera mengambil langkah serius untuk menstabilkan kembali kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah kota Makassar, Pemprov Sulsel, dan pemerintah Pusat, jangan berdiam diri melihat persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Segera lakukan upaya untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar kembali terpenuhi,” desaknya.
Jimi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan kelangkaan tersebut hingga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat mampu menstabilkan kembali kondisi yang dinilai menyiksa masyarakat.
“KP-GRD akan tetap konsisten mengawal persoalan ini, sampai pemerintah mampu memberikan solusi konkrit dan menstabilkan kembali kondisi multi krisis ini,” tutupnya.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
