TATOR, UPDATENEWS — Integritas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tana Toraja kembali diuji menyusul mencuatnya dugaan pesta minuman keras (miras) yang melibatkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja, di saat yang bersangkutan tengah mengikuti proses seleksi jabatan Kepala Dinas (Kadis).
Peristiwa tersebut menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Pasalnya, dugaan pesta miras itu terjadi di tengah tuntutan publik akan aparatur sipil negara yang berintegritas, beretika, dan menjadi teladan, terlebih bagi pejabat strategis yang mengurusi keselamatan dan kedaruratan masyarakat.
Sejumlah pihak menilai, dugaan perilaku tersebut mencederai nilai-nilai kepantasan dan etika pejabat publik, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen Pemda Tana Toraja dalam menjaga integritas birokrasi, khususnya dalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi menyangkut etika, moral, dan citra pemerintah daerah. Bagaimana mungkin seseorang yang diduga terlibat pesta miras justru sedang diproses untuk menduduki jabatan strategis,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Tana Toraja, Selasa 16 Desember 2025.
Publik juga mempertanyakan mekanisme penilaian rekam jejak (track record) dalam seleksi jabatan Kadis yang sedang berlangsung. Dugaan ini dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Panitia Seleksi (Pansel) dan kepala daerah agar proses seleksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjunjung tinggi aspek integritas dan moralitas.
Desakan pun muncul agar Inspektorat Daerah, BKPSDM, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) segera turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal secara objektif dan transparan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika dibiarkan tanpa klarifikasi dan sanksi tegas, hal ini akan merusak kepercayaan publik dan mencederai semangat reformasi birokrasi,” tambahnya.
Masyarakat berharap Pemda Tana Toraja bersikap terbuka, tegas, dan konsisten dalam menegakkan aturan serta etika birokrasi demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan didesak tidak tinggal diam menyikapi dugaan pesta minuman keras (miras) yang terjadi di lingkungan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Toraja. Peristiwa ini dinilai mencoreng wibawa pemerintah daerah dan mencederai etika aparatur sipil negara (ASN).
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
