TATOR, UPDATENEWS — Beredarnya informasi tentang dugaan pesta minuman keras di Kantor BPBD Tana Toraja bukan sekadar isu kecil, namun menjadi tamparan keras terhadap integritas dan wibawa pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja.
Peristiwa itu memperlihatkan kontras mencolok antara apa yang dikampanyekan dan apa yang terjadi di lingkup internal pemerintahan.
Di satu sisi, pemerintah dengan lantang menutup sejumlah tempat hiburan malam atas nama moralitas dan ketertiban umum. Namun di sisi lain, kantor pemerintah yang seharusnya menjadi ruang kerja dan pelayanan publik justru diduga menjadi lokasi konsumsi miras. Ironi ini membuat publik bertanya-tanya:
Apakah aturan hanya berlaku bagi rakyat, sementara kantor pemerintah kebal dari ketertiban yang mereka tuntut?
Masyarakat pun menilai, jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etik—tetapi bentuk nyata inkonsistensi dan kemunduran moral di tubuh pemerintahan sendiri. Banyak yang menyebutnya sebagai tindakan yang mencoreng wajah pemerintah, terlebih karena hal itu terjadi saat slogan Tana Toraja Masero sedang digaungkan dibumi Lakipadada.
Kantor pemerintahan, apalagi lembaga sekelas BPBD yang tugasnya melindungi masyarakat, tidak boleh menjadi arena perilaku yang merusak citra publik. Pemerintah daerah wajib memberikan klarifikasi terbuka dan menindak tegas jika dugaan tersebut terbukti, sebab keteladanan bermula dari internal, bukan dari larangan yang hanya diarahkan keluar.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang menutup sejumlah tempat hiburan malam dengan alasan menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat menuai apresiasi luas. Namun, di saat yang sama, publik dikejutkan oleh beredarnya informasi adanya pesta minuman keras di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja.
Ironisnya, kejadian tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah menggelorakan semangat Toraja Masero — slogan yang bermakna “Toraja Bersih dari segala bentuk perbuatan kotor”. Peristiwa itu pun memicu sorotan tajam dari masyarakat, yang menilai bahwa tindakan tersebut mencederai nilai dan makna Tana Toraja Masero.
“Kalau tempat hiburan malam ditutup karena dianggap melanggar norma, lalu di kantor pemerintahan justru ada pesta miras, ini namanya tebang pilih dan mencoreng marwah pemerintah sendiri,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat 14 November 2025.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mendesak agar pemerintah daerah bersikap tegas dan terbuka terhadap dugaan tersebut. Mereka menilai, lembaga pemerintah seharusnya memberi contoh dalam menjaga wibawa dan ketertiban sosial, bukan malah menjadi sumber kontroversi.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan klarifikasi resmi serta evaluasi internal terhadap oknum yang diduga terlibat. Kejadian ini menjadi peringatan bahwa semangat Toraja Masero tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus tercermin dalam sikap dan perilaku nyata seluruh aparatur pemerintah.
Penulis: Nober Salamba
Editor : Redaksi
