TATOR, UPDATENEWS – Proyek program penanggulangan bencana dengan nama kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana pada rekonstruksi jalan poros Ratte Kurra–Salu Kanan, di Kecamatan Kurra, dipastikan tidak akan rampung pada tahun anggaran 2025, meski telah menelan anggaran negara sebesar Rp2.427.000.000.
Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat tersebut kini menuai sorotan tajam publik.
Progres pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari target, menimbulkan dugaan lemahnya perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek.
Padahal, proyek ini menyangkut penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang sangat krusial, khususnya sebagai akses vital dan jalur evakuasi warga di wilayah rawan bencana Kecamatan Kurra. Ketidakselesaian proyek justru berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat mobilitas warga.
Atas kondisi tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan memeriksa kontraktor pelaksana proyek, termasuk menelusuri kesesuaian antara nilai anggaran, progres fisik, serta kualitas pekerjaan yang telah dilakukan. Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Selain kontraktor, publik juga mendesak agar pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan proyek turut dievaluasi, guna menghindari praktik pembiaran yang berujung pada proyek mangkrak.
Kegagalan menyelesaikan proyek strategis dalam satu tahun anggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat di daerah rawan bencana.
Masyarakat menuntut transparansi penuh, termasuk keterbukaan kontrak kerja, progres realisasi anggaran, serta kepastian kelanjutan proyek di tahun berikutnya. Jika terbukti terdapat kelalaian atau pelanggaran hukum, publik meminta APH menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu.
“Fantastis ini anggarannya pak, miliaran ini baru dari DAU hibah pemerintah pusat, ya kalau dibilang minta APH periksa ya pasti itu pak apalagi ini pekerjaan untuk kepentingan masyarakat ini,” kata S kepada UPDATENEWS, Minggu (28/12/2025).
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
