TATOR, UPDATENEWS – Warga yang tergabung dalam gerakan penolakan proyek geotermal di Kecamatan Bittuang mendatangi kantor Bupati Tana Toraja untuk mempertanyakan kejelasan surat rekomendasi penolakan yang sebelumnya dikeluarkan DPRD. Namun kedatangan mereka berujung kekecewaan karena Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeg tidak berada di tempat dan kepastian pengiriman surat ke pemerintah pusat juga belum jelas.
Salah satu perwakilan masyarakat, Daniel Somba, mengatakan kedatangan mereka bertujuan memastikan tindak lanjut surat rekomendasi penolakan proyek geotermal di Bittuang yang disebut akan diteruskan pemerintah daerah ke kementerian terkait.
“Kami datang untuk memastikan tindak lanjut dari surat rekomendasi itu. Tapi kenyataannya kami tidak mendapatkan kejelasan terkait bukti pengirimannya ke kementerian,” ujar Daniel Somba dilansir KATA-KITA, Senin (16/3/2026).
Menurut Daniel, saat masyarakat datang ke kantor bupati, Bupati Tana Toraja tidak berada di tempat. Sementara Wakil Bupati disebut belum mengetahui secara pasti proses pengiriman surat rekomendasi tersebut.
“Pak Bupati tidak ada di tempat, pak Wakil juga tidak tahu, sementara rekomendasi dari DPRD hanya sebatas meneruskan. Lalu kami bertanya, sebenarnya surat itu sudah dikirim atau belum?” katanya.
Kondisi itu, lanjut Daniel membuat masyarakat semakin mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi warga yang menolak proyek geotermal di wilayah mereka.
Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat bahkan diminta untuk menghubungi sendiri pihak yang disebut bertugas mengirimkan surat rekomendasi tersebut.
“Pegawai yang katanya disuruh mengirim surat itu tidak ada dan tidak bisa dihadirkan. Bahkan Pak Sekda, Rudhy Andilolo, memberikan kami nomor kontak orang tersebut dan menyuruh kami menghubungi sendiri,” ungkapnya.
Daniel menilai langkah tersebut tidak mencerminkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Apakah seperti itu cara pemerintah melayani masyarakat? Masa kami disuruh mencari sendiri orang yang mengirim surat rekomendasi itu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaan warga karena Bupati Tana Toraja tidak menemui langsung masyarakat yang datang ke kantor pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Menurut Daniel, masyarakat Bittuang selama ini hidup dengan kondisi yang damai dan khawatir proyek geotermal akan membawa dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial warga.
“Kalau pemerintah daerah tetap memaksakan proyek geotermal di Bittuang, kami sebagai masyarakat tidak akan pernah mengiyakan proses itu. Kami hidup damai di sini, jangan diganggu dengan kebijakan yang tidak mempertimbangkan masyarakat,” katanya.
Masyarakat Bittuang, lanjut Daniel, akan terus berupaya menyuarakan penolakan mereka agar aspirasi tersebut dapat didengar baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait rencana proyek geotermal di wilayah tersebut.
Warga ditemui langsung Wakil Bupati Tana Toraja, dan Sekda Tana Toraja.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
