TATOR, UPDATENEWS – Janji Polres Tana Toraja (Tator) untuk mengusut dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di lokasi tambang galian C yang diduga milik Ketua DPRD hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Meski penyelidikan telah diumumkan sejak awal Juli 2026, hasil penanganannya belum disampaikan kepada publik.
Polres Tator sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti informasi terkait dugaan penggunaan BBM jenis solar subsidi di lokasi tambang galian C yang diduga milik Ketua DPRD Tator, Kendek Rante, di Lembang Tinoring, Kecamatan Mengkendek.
Kapolres Tator, AKBP Budy Hermawan, saat dikonfirmasi UPDATENEWS pada Rabu (1/7/2026), memastikan laporan tersebut menjadi atensi dan akan segera ditindaklanjuti.
“Waalaikumsalam, selamat siang, terima kasih informasinya. Laporan terkait dugaan penggunaan solar subsidi di galian C Mengkendek segera kami atensi dan tindak lanjuti,” ujar Budy.
Ia juga menegaskan menginstruksikan jajaran Satreskrim untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi serta penyelidikan.
“Saya instruksikan Satreskrim untuk segera mengecek lapangan dan melakukan penyelidikan. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara resmi,” katanya.
Namun, lebih dari dua pekan setelah pernyataan tersebut disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pengecekan maupun perkembangan penyelidikan.
Saat kembali dikonfirmasi pada Kamis (16/7/2026), Budy menyampaikan dirinya masih berada di luar daerah.
“Saya masih di luar kota, nanti saya cek,” ujarnya singkat.
Sebelumnya diberitakan adanya dugaan penggunaan BBM jenis solar subsidi di lokasi tambang galian C yang diduga milik Ketua DPRD Tana Toraja.
Dugaan itu memicu desakan masyarakat agar aparat penegak hukum bersama instansi terkait turun langsung memeriksa alat berat, kendaraan operasional, serta asal-usul BBM yang digunakan.
Rangga, salah seorang warga, mendesak Polres Tana Toraja bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Menurut Rangga, apabila dugaan tersebut terbukti, penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan usaha tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kuota subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Tator mengenai hasil penyelidikan atas dugaan tersebut.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
