TATOR, UPDATENEWS – Rencana masuknya proyek geotermal di Kecamatan Bittuang dan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, memicu gelombang penolakan dari masyarakat setempat. Di tengah dorongan investasi energi, muncul pertanyaan mendasar: apakah suara rakyat benar-benar menjadi prioritas.
Rencana masuknya proyek geotermal di wilayah Bittuang dan Sangalla bukan sekadar isu pembangunan energi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan antara masyarakat dan pemangku kepentingan.
Di satu sisi, proyek ini dipromosikan sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan. Namun di sisi lain, suara penolakan dari warga lokal menunjukkan adanya kegelisahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan, keberlanjutan sumber daya air, hingga ancaman terhadap ruang hidup dan nilai budaya yang selama ini dijaga di Tana Toraja.
Dalam konteks pembangunan yang ideal, aspirasi masyarakat seharusnya menjadi pijakan utama. Ketika penolakan muncul, itu menandakan adanya hal yang perlu dikaji ulang, bukan sekadar dilihat sebagai hambatan terhadap investasi.
Situasi menjadi semakin sensitif ketika muncul informasi di tengah masyarakat terkait dugaan adanya tekanan dari Camat Bittuang terhadap warga yang menolak proyek, termasuk isu yang mengaitkan sikap penolakan dengan akses terhadap bantuan sosial.
Jika hal tersebut benar terjadi, maka ini bukan lagi sekadar persoalan proyek, tetapi menyangkut prinsip keadilan dalam pemerintahan. Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang tidak boleh dikaitkan dengan posisi atau pandangan mereka terhadap suatu kebijakan.
Di titik inilah publik menunggu kejelasan sikap, dari pemerintahan Bupati Zadrak Tombeg dan Wakil Bupati Erianto Laso’ Paundanan (Zatria). Apakah pendekatan yang digunakan akan mengedepankan dialog dan transparansi, atau justru tetap berjalan di tengah resistensi masyarakat?
Pembangunan sejatinya bukan hanya soal menghadirkan investasi, tetapi juga menjaga harmoni sosial. Tanpa itu, proyek sebesar apapun berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk membuka ruang komunikasi yang jujur dan setara. Mendengar masyarakat bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan legitimasi sosial yang kuat.
Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka tetap sama: dalam proyek geotermal ini, apakah yang didahulukan adalah kepentingan proyek, atau suara rakyat yang terdampak langsung? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kepercayaan publik ke depan.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
