MAKASSAR, UPDATENEWS – Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulawesi Selatan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, dunia usaha, media, keluarga, hingga masyarakat perlu bergerak bersama agar pembangunan literasi memberikan dampak yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Ady Akbar, M.Pd., pakar pendidikan sekaligus Koordinator Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Sulawesi Selatan yang ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai pendamping literasi, dalam diskusi bersama Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan para pengelola perpustakaan desa, kelurahan, serta kecamatan se-Kota Makassar, Senin 27 Juli 2026.
Menurut Ady Akbar, perpustakaan memiliki posisi strategis sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Namun, peningkatan IPLM tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Perpustakaan maupun pengelola perpustakaan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar program-program literasi mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
“Sejak tahun 2025 kami ditugas oleh Perpusnas untuk mengawal literasi Masyarakat. Literasi adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, dunia usaha, media, keluarga, dan masyarakat harus mengambil peran sesuai kapasitasnya. Jika seluruh elemen bergerak bersama, saya optimistis IPLM tidak hanya meningkat di Kota Makassar, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Ady Akbar juga menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan literasi masyarakat. Menurutnya, penelitian yang dilakukan dosen perlu diarahkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan mendukung penguatan ekosistem literasi.
“Selama ini banyak penelitian dosen yang berakhir sebagai publikasi ilmiah. Ke depan, saya berharap riset-riset di perguruan tinggi lebih difokuskan pada pembangunan literasi masyarakat. Penelitian harus mampu memetakan kondisi literasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengevaluasi efektivitas program perpustakaan, serta menghasilkan inovasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan pengelola perpustakaan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa hasil penelitian perguruan tinggi seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program literasi berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, riset tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan kualitas literasi masyarakat.
Diskusi tersebut juga menghasilkan sejumlah gagasan strategis untuk memperkuat peran perpustakaan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai pusat belajar masyarakat. Penguatan kapasitas pengelola perpustakaan, perluasan jejaring kemitraan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas literasi dipandang sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
Sebagai Koordinator Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Sulawesi Selatan, Ady Akbar menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pendampingan literasi di berbagai daerah melalui sinergi antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas literasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“IPLM bukan sekadar angka yang harus dicapai. Di balik indeks tersebut terdapat kualitas masyarakat dalam mengakses informasi, membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Karena itu, pembangunan literasi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
