TATOR, UPDATENEWS – Sejumlah proyek fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja (Tator), Tahun Anggaran 2025 tak kunjung rampung hingga memasuki Februari 2026. Kondisi ini memicu sorotan publik karena dinilai bertolak belakang dengan slogan pembangunan “Toraya Masero” yang terus digaungkan Pemda Tator.
Di lapangan, proyek-proyek yang seharusnya sudah dapat dimanfaatkan masyarakat justru masih tak kunjung rampung. Minimnya progres dan ketiadaan kepastian waktu penyelesaian menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.
Ketua LSM Control Analisa Temuan Rakyat Toraja (Catur), Barnabas Solon menilai keterlambatan proyek APBD 2025 bukan persoalan sepele. Menurutnya, anggaran telah dicairkan dan kontrak kerja sudah ditandatangani, namun manfaat pembangunan belum dirasakan masyarakat.
“Anggaran sudah digelontorkan, kontrak sudah diteken, tapi proyeknya belum selesai. Ini patut dicurigai. Ada masalah serius dalam perencanaan, pengawasan, dan ketegasan pemerintah daerah terhadap rekanan,” ujar Barnabas, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran serta menyisakan beban pekerjaan yang harus ditanggung pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini bukan sekadar keterlambatan teknis. Ini indikasi lemahnya manajemen proyek pemerintah. Dampaknya bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga membuka ruang persoalan hukum,” tegasnya.
Barnabas juga menilai situasi tersebut semakin menguatkan persepsi publik bahwa slogan “Toraya Masero” lebih banyak berhenti sebagai jargon politik, bukan cerminan nyata dari kinerja pemerintahan di lapangan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dinilai terus tergerus.
Atas kondisi itu, ia mendesak aparat pengawas internal pemerintah daerah, DPRD Tana Toraja, hingga lembaga pemeriksa eksternal untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek APBD 2025 yang belum tuntas.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang tercoreng, tetapi juga bisa menyeret pihak-pihak tertentu ke ranah hukum,” pungkasnya.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
