TATOR, UPDATENEWS – Camat Bittuang, Abigael Misalayuk, menjadi sorotan setelah videonya beredar luas di media sosial terkait pernyataannya mengenai rencana proyek geotermal di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. Dalam video tersebut, ia diduga mengaitkan sikap penolakan masyarakat dengan kemungkinan terhambatnya penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Video yang beredar memperlihatkan Abigael Misalayuk menyampaikan pandangannya mengenai proyek geotermal saat memberikan sambutan dalam sebuah acara rambu solo’ (upacara adat kematian) di wilayah Kecamatan Bittuang.
Dalam kesempatan itu, Abigael menjelaskan bahwa rencana proyek geotermal tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan oleh masyarakat.
“Proyek geothermal itu tidak seperti yang masyarakat bayangkan. Terlalu menakutkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, survei lahan sekitar 12 hektare yang disebut-sebut menjadi bagian dari rencana proyek tersebut masih sebatas survei bawah tanah untuk melihat potensi sumber uap panas bumi.
Menurutnya, hasil survei tersebut belum tentu berlanjut ke tahap pengelolaan apabila potensi uap panas bumi yang ditemukan tidak mencukupi.
“Belum tentu juga dikelola sampai di dalam. Kalau kecil uapnya, oh batal. Kalau memungkinkan yah lanjut,” katanya.
Abigael juga membandingkan polemik proyek geotermal dengan penolakan masyarakat terhadap proyek pelebaran jalan yang sebelumnya sempat menuai protes. Ia menyebut, meski sempat mendapat penolakan, proyek tersebut tetap berjalan karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Dari kota itu ditolak, tapi tetap dikerja, karena itu kewenangan pusat. Harus dibedakan kewenangan pusat dan daerah, ini ada undang-undangnya,” ketusnya.
Namun bagian pernyataan yang paling menjadi sorotan adalah ketika camat menyinggung bahwa aksi demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat berdampak pada bantuan sosial yang masuk ke wilayah Bittuang.
Dalam video tersebut, ia menyampaikan bahwa berbagai bantuan yang masuk ke lembang (desa adat) dapat dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap pemerintah.
“Bagaimana nanti kalau bantuan-bantuan, kalau bantuan kita mau cair, mau cair ke lembang apa segala, itu sangat mempengaruhi. Semua ada dasar hukumnya,” ucapnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan bantuan sosial tidak diterima apabila masyarakat dianggap melawan pemerintah.
“Jika melawan pemerintah, tunggu dulu yah tanda tanya. Yang menerima PKH, bansos atau apa, itu tidak ada,” tegasnya
Pernyataan tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak di media sosial karena dinilai mengaitkan sikap penolakan masyarakat terhadap proyek geotermal dengan akses terhadap bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.
Sebelumnya, masyarakat dari Kecamatan Bittuang dan Masanda diketahui telah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana proyek geotermal, termasuk demonstrasi di Kantor Bupati Tana Toraja.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Toraja Tolak Geotermal menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, lahan pertanian, serta ruang hidup masyarakat di wilayah mereka.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
