TATOR, UPDATENEWS – Bupati Tana Toraja (Tator), Zadrak Tombeg mengklaim pemerintahannya saat ini transparan dan terbuka dalam penggunaan anggaran menjadi tanda tanya. Pasalnya, informasi penyaluran hibah APBD miliaran rupiah di lingkup Pemkab Tator hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka.
Pernyataan itu disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
“Pencapaian WTP yang ketiga kalinya secara berturut-turut ini bukanlah akhir dari proses, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen, kerja keras, dan transparansi yang terus kita bangun sejak tahun 2023,” ujar Zadrak, Selasa (2/6/2026), dilansir dari REPLIKNEWS.
Menurutnya, capaian WTP tidak boleh hanya menjadi indikator tertib administrasi keuangan, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
“Namun yang terpenting, opini WTP ini harus linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan yang baik wajib berbanding lurus dengan pelayanan publik yang semakin prima di Tana Toraja,” tambahnya.
Namun, klaim transparansi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Hingga saat ini, rincian penerima hibah APBD, besaran anggaran yang disalurkan, hingga dasar pertimbangan pemberian hibah belum diketahui secara terbuka.
https://update-news.com/setda-tana-toraja-hibahkan-apbd-rp113-miliar-terbesar-diduga-ngalir-ke-pkk/
Padahal, dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan bagian dari penggunaan keuangan daerah yang pada prinsipnya dapat diketahui masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Sekretaris Daerah Tana Toraja, Rudhy Andi Lolo, terkait daftar penerima hibah dan mekanisme penyalurannya beberapa waktu lalu belum membuahkan hasil.
Hal serupa juga terjadi saat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tana Toraja, Oktovianus Berthy Mangontan yang dikonfirmasi justru memilih bungkam. Dinas Kominfo yang harusnya menjadi garda terdepan apabila informasi di lingkup Pemkab Tator dibutuhkan justru seolah-olah tak bekerja sesuai tupoksinya.
Belum terbukanya informasi terkait hibah APBD tersebut memunculkan tanda tanya mengenai sejauh mana komitmen transparansi yang diklaim Zadrak telah diterapkan dalam pengelolaan anggaran.
Di tengah keberhasilan mempertahankan opini WTP, keterbukaan informasi dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang rakyat berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan yang tertib.
Penulis: Nober Salamba
Editor: Redaksi
